dailylutim.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Luwu Timur Meminta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Benar-benar Diarahkan Pada Kebutuhan Masyarakat Dan Menghasilkan Manfaat Nyata Bagi Daerah.
Pandangan Tersebut Disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Luwu Timur, Firman Udding, Dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Kamis (13/8/2026). Rapat Tersebut Membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Banggar Menekankan Bahwa Perubahan Anggaran Tidak Boleh Hanya Berorientasi Pada Penyerapan Anggaran. Setiap Program Harus Memiliki Sasaran Yang Jelas Dan Memberikan Dampak Langsung Terhadap Pelayanan Publik, Pembangunan, Serta Kesejahteraan Masyarakat.
Salah Satu Perhatian Banggar Adalah Ancaman Kekeringan Yang Berpotensi Mengganggu Sektor Pertanian.
Pemerintah Daerah Diminta Melakukan Pemetaan Sejak Awal Terhadap Lahan Persawahan Yang Rawan Mengalami Kekeringan. Langkah Tersebut Dinilai Penting Agar Intervensi Dan Bantuan Dapat Diberikan Lebih Cepat Kepada Petani Yang Membutuhkan.
Banggar Juga Mendorong Optimalisasi Jaringan Irigasi Dan Percepatan Perbaikan Saluran Yang Mengalami Kerusakan. Di Wilayah Yang Mengalami Keterbatasan Pasokan Air, Pemerintah Diminta Menyiapkan Pompa Air Sebagai Langkah Antisipasi.
Koordinasi Antara Pemerintah Daerah, Kelompok Tani Dan Pemerintah Desa Juga Dinilai Perlu Diperkuat Agar Penanganan Kekeringan Dapat Dilakukan Secara Terpadu.
Jika Kondisi Kekeringan Menyebabkan Gagal Tanam Maupun Gagal Panen, Banggar Meminta Pemerintah Mempertimbangkan Dukungan Berupa Bantuan Benih, Pupuk, Sarana Produksi Pertanian Hingga Akses Perlindungan Usaha Tani.
Selain Pertanian, Banggar Turut Menyoroti Percepatan Operasional Rumah Sakit Atue Di Kecamatan Malili.
Pemerintah Daerah Diminta Memastikan Seluruh Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit Siap Sebelum Fasilitas Tersebut Difungsikan Secara Optimal. Kesiapan Itu Mencakup Fasilitas, Peralatan Kesehatan, Tenaga Medis Dan Kesehatan, Perizinan, Akreditasi Hingga Pembiayaan.
Jika Masih Terdapat Kendala, Pemerintah Diminta Menetapkan Target Penyelesaian Yang Jelas Sehingga Masyarakat Memperoleh Kepastian Mengenai Akses Pelayanan Kesehatan.
Menurut Firman, Keberadaan Rumah Sakit Harus Memberikan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat. Karena Itu, Kesiapan RS Atue Perlu Menjadi Perhatian Dalam Arah Kebijakan Anggaran Daerah.
Banggar Juga Mendorong Pemerintah Daerah Memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Dinilai Perlu Memetakan Potensi Pendapatan Secara Lebih Akurat Dan Melakukan Evaluasi Terhadap Sektor-sektor Yang Menjadi Sumber PAD Secara Berkala.
Penguatan PAD Dinilai Penting Untuk Memperluas Ruang Fiskal Daerah Sehingga Pemerintah Memiliki Kemampuan Lebih Besar Dalam Membiayai Program Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat.
Firman Mengingatkan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Agar Tidak Menjadikan Tingkat Penyerapan Anggaran Sebagai Satu-satunya Ukuran Keberhasilan Program.
“Setiap Rupiah Anggaran Daerah Harus Direncanakan Dengan Baik, Digunakan Secara Tepat, Dan Memberikan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat,” Kata Firman.
Karena Itu, Koordinasi Antara OPD Dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perlu Diperkuat Sejak Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Hingga Evaluasi.
Banggar Berharap Perubahan APBD 2026 Mampu Menghasilkan Kebijakan Anggaran Yang Lebih Efektif, Transparan Dan Akuntabel, Dengan Prioritas Yang Benar-benar Menjawab Kebutuhan Masyarakat.
Firman Menutup Pandangannya Dengan Pantun:
Ke Malili Membawa Harapan,
Singgah Sejenak Menikmati Senja.
Anggaran Perubahan Kita Tetapkan,
Untuk Rakyat Dan Kemajuan Daerah Tercinta.
Dari Paripurna Lahir Keputusan,
Dari Anggaran Hadir Pembangunan.
Bersama DPRD Dan Pemda Dalam Satu Tujuan,
Luwu Timur Maju, Rakyat Sejahtera Menjadi Harapan.
Dengan Demikian, Keberhasilan Perubahan APBD 2026 Tidak Semata-mata Diukur Dari Seberapa Besar Anggaran Terserap. Ukuran Utamanya Adalah Seberapa Jauh Anggaran Tersebut Mampu Menghadirkan Pelayanan Yang Lebih Baik, Pembangunan Yang Tepat Sasaran, Serta Manfaat Nyata Bagi Masyarakat Luwu Timur.
