Jumat, 04 September 2026
Fraksi NasDem Minta Evaluasi APBD Jadi Acuan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Fraksi NasDem Minta Evaluasi APBD Jadi Acuan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

10 Jul 2026  •  680 kali dilihat

Bagikan :

Luwu Timur, Dailylutim.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur Meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Menjadikan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Sebagai Pijakan Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan.

Pesan Tersebut Disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Muhammad Iwan, Dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (10/07/2026).

Rapat Tersebut Membahas Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

APBD Harus Jadi Bahan Perbaikan

Muhammad Iwan Mengatakan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tidak Boleh Berhenti Pada Pemenuhan Administrasi.

Sebaliknya, Pemerintah Perlu Memanfaatkan Hasil Evaluasi Untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Program.

Menurutnya, Setiap Proses Penganggaran Harus Memberi Dampak Nyata Bagi Pembangunan Daerah.

“Pertanggungjawaban APBD Tidak Hanya Menjadi Kewajiban Administratif, Tetapi Juga Menjadi Instrumen Penting Untuk Memperbaiki Kualitas Pengelolaan Pemerintahan,” ujarnya.

Selain Itu, Fraksi NasDem Menilai Evaluasi APBD Harus Menjadi Dasar Dalam Menyusun Kebijakan Fiskal Pada Tahun Berikutnya.

Dengan Demikian, Program Pemerintah Dapat Berjalan Lebih Efektif Dan Tepat Sasaran.

Setujui Ranperda Disertai Catatan

Dalam Pendapat Akhirnya, Fraksi NasDem Menerima Dan Menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.

Namun Demikian, Persetujuan Tersebut Disertai Sejumlah Catatan Kepada Pemerintah Daerah.

Muhammad Iwan Berharap Seluruh Rekomendasi Yang Telah Disepakati Dapat Ditindaklanjuti Secara Konsisten.

Menurutnya, Langkah Tersebut Penting Untuk Memperkuat Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

Selain Menyampaikan Catatan, Fraksi NasDem Juga Mengapresiasi Kerja Sama Antara DPRD, Pemerintah Daerah, Dan Seluruh Pihak Selama Proses Pembahasan.

Menurut Iwan, Perbedaan Pandangan Yang Muncul Dalam Pembahasan Menjadi Bagian Dari Proses Demokrasi Untuk Menghasilkan Kebijakan Yang Lebih Baik.

Ia Berharap Sinergi Tersebut Terus Terjaga Dalam Setiap Pembahasan Agenda Pembangunan Daerah Ke Depan