Luwu Timur, Dailylutim.id – Warga Luwu Timur Masih Menghadapi Sejumlah Kebutuhan Dasar Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Perubahan APBD 2026.
Mulai Dari Fasilitas Sekolah, Irigasi Pertanian, Jalan, Hingga Layanan Air Bersih, Fraksi PAN DPRD Luwu Timur Meminta Pemerintah Memperkuat Anggaran Untuk Kebutuhan Tersebut.
Juru Bicara Fraksi PAN, Abdul Halim, Menyampaikan Pandangan Itu Dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (04/09/2026).
Fraksi PAN Menilai Perubahan APBD 2026 Tidak Boleh Sekadar Memindahkan Atau Menyesuaikan Anggaran.
Sebaliknya, Perubahan Anggaran Harus Menjadi Momentum Memperbaiki Program Yang Belum Berjalan Optimal Dan Memperkuat Pelayanan Publik.
PAN Minta Pendapatan Daerah Diperkuat
Abdul Halim Meminta Pemerintah Lebih Kreatif Menggali Sumber Pendapatan Daerah Tanpa Menambah Beban Masyarakat Kecil.
Menurutnya, Peningkatan PAD Perlu Dilakukan Melalui Perluasan Basis Penerimaan Dan Perbaikan Sistem Pemungutan.
Selain Itu, Pemerintah Perlu Memperkuat Digitalisasi, Validasi Data, Pengawasan Kebocoran, Serta Optimalisasi Aset Daerah.
Karena Itu, PAN Meminta Pemerintah Menjelaskan Strategi Peningkatan PAD Dari Potensi Ekonomi Baru Di Luwu Timur.
Potensi Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, UMKM, Pariwisata, Dan Sektor Lainnya Dinilai Harus Memberi Dampak Lebih Besar Bagi Ekonomi Masyarakat.
Sekolah Tawakua Dan Pertanian Jadi Sorotan
PAN Juga Menyoroti Kondisi Pendidikan, Khususnya Sekolah Di Desa Tawakua Yang Terdampak Longsor Pada 2025.
Abdul Halim Meminta Pemerintah Memasukkan Anggaran Perbaikan Sekolah Tersebut Dalam Perubahan APBD 2026.
“Sekolah Yang Tahun 2025 Di Desa Tawakua Mengalami Longsor Sampai Hari Ini Belum Dikerjakan,” Kata Abdul Halim.
Selain Pendidikan, PAN Meminta Pemerintah Memperkuat Sektor Pertanian Melalui Pembangunan Irigasi Dan Pompanisasi.
Menurutnya, Sejumlah Wilayah Mengalami Kekeringan Sehingga Membutuhkan Dukungan Pengairan Untuk Menjaga Produksi Pertanian.
Karena Itu, PAN Mendorong Pembangunan Irigasi Pompa, Jalan Usaha Tani, Bantuan Alat Pertanian, Serta Akses Pembiayaan.
Pemerintah Juga Diminta Memperkuat Teknologi Pertanian, Kepastian Pasar, Pengolahan Hasil, Dan Kelembagaan Petani.
Dengan Begitu, Kebijakan Pertanian Tidak Hanya Mengejar Produksi, Tetapi Juga Meningkatkan Nilai Tambah Dan Pendapatan Petani.
Air Bersih Dan SILPA Harus Transparan
PAN Turut Meminta Pemerintah Memastikan Pembangunan Infrastruktur Dasar Berjalan Merata.
Kebutuhan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Sanitasi, Dan Irigasi Masih Menjadi Perhatian Masyarakat Di Berbagai Wilayah.
Selain Itu, PAN Menyoroti Pelayanan Air Bersih Dan Meminta Pemerintah Mempertimbangkan Kemampuan Masyarakat Dalam Menetapkan Tarif.
Menurut Abdul Halim, Kenaikan Tarif Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Pelayanan Agar Tidak Semakin Membebani Masyarakat.
PAN Juga Meminta Pemerintah Menjelaskan Penggunaan SILPA Dalam Perubahan APBD 2026 Secara Transparan.
Dalam Dokumen Perubahan APBD, SILPA Tercatat Sebesar Rp21,64 Miliar.
Fraksi PAN Menilai SILPA Akibat Efisiensi Merupakan Hal Positif, Tetapi Keterlambatan Program Harus Menjadi Bahan Evaluasi.
“Jangan Sampai Uang Rakyat Tersedia, Tetapi Program Yang Seharusnya Dinikmati Rakyat Tidak Terlaksana,” Tegasnya.
Pada Akhirnya, Fraksi PAN Mendukung Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 Dengan Tiga Catatan Utama.
PAN Meminta Pemerintah Memperkuat Pendapatan Tanpa Membebani Masyarakat, Meningkatkan Kualitas Belanja, Dan Memastikan Anggaran Benar-benar Memberi Manfaat Bagi Rakyat.
