Luwu Timur, Dailylutim.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jihadin Peruge, Memastikan Aspirasi Masyarakat Menjadi Bagian Penting Dalam Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Karena Itu, Ia Mendampingi Kunjungan Kerja Dan Monitoring Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) IV Di Kecamatan Tomoni, Rabu (01/07/2026).
Kegiatan Tersebut Menjadi Rangkaian Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan Berlangsung Di Kantor Camat Tomoni.
Hadir Pula Camat Tomoni, Camat Tomoni Timur, Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Serta Perwakilan OPD.
DPRD Turun Langsung Serap Aspirasi
Jihadin Mengatakan DPRD Tidak Hanya Membahas Laporan Pertanggungjawaban Melalui Rapat Paripurna.
Sebaliknya, DPRD Juga Turun Langsung Menemui Masyarakat Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan.
Menurutnya, Langkah Itu Penting Agar Pembahasan Ranperda APBD Sesuai Kebutuhan Daerah.
“Monitoring Ini Menjadi Bagian Penting Dari Fungsi Pengawasan DPRD. Kami Ingin Memastikan Pelaksanaan APBD 2025 Dapat Dipertanggungjawabkan Dengan Baik, Sekaligus Menyerap Berbagai Masukan Dari Masyarakat Sebagai Bahan Penyempurnaan Ranperda,” Ujarnya.
Selain Berdialog, Rombongan DPRD Meninjau Sejumlah Hasil Pembangunan Di Kecamatan Tomoni.
Dengan Demikian, DPRD Dapat Membandingkan Laporan Pelaksanaan Program Dengan Kondisi Sebenarnya.
Sinergi Jadi Kunci Pembangunan
Jihadin Menilai Pembangunan Daerah Membutuhkan Kerja Sama Seluruh Pihak.
Karena Itu, Ia Mengajak Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dan Masyarakat Memperkuat Kolaborasi.
Menurutnya, Komunikasi Yang Baik Akan Menghasilkan Kebijakan Yang Lebih Tepat Sasaran.
“Sinergi Antara DPRD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dan Masyarakat Menjadi Kunci Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan,” Katanya.
Kunjungan Tersebut Juga Diikuti Anggota DPRD Dapil IV, Yakni Wahidin, Sukasman, Ambrosius Borallo, Aprianto, Andi Surono, Suwati, Dan Dwi Heryanto.
Selanjutnya, DPRD Akan Merangkum Seluruh Hasil Monitoring Dan Aspirasi Masyarakat.
Kemudian, Berbagai Masukan Itu Akan Menjadi Bahan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Sebelum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
