dailylutim.id– Fraksi Partai Nasdem DPRD Luwu Timur Mengingatkan Laporan Pertanggungjawaban APBD Harus Menjadi Instrumen Evaluasi.
Juru Bicara Fraksi Nasdem, Muhammad Iwan Mengatakan, Tujuannya Untuk Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah.
Sehingga Kata Dia, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tidak Boleh Dipandang Sebagai Sekadar Kewajiban Administratif Tahunan.
Diutarakan Iwan Saat Membacakan Pendapat Akhir Fraksi Nasdem Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Dalam Rapat Paripurna, Jumat (10/7/2026).
Ditegaskan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Memiliki Makna Strategis Karena Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Pemerintah Daerah.
Utamanya Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengawasi, Hingga Mengevaluasi Penggunaan Anggaran Yang Bersumber Dari Uang Rakyat.
Menurut Fraksi Nasdem, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bukan Hanya Memenuhi Amanat Peraturan Perundang-undangan.
“Tetapi Juga Merupakan Instrumen Strategis Untuk Memperkuat Kualitas Penganggaran, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan,” Ujar Iwan.
Fraksi Nasdem Turut Mengapresiasi Atas Capaian Pembangunan Yang Berhasil Diraih Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Selama Tahun Anggaran 2025.
Fraksinya Menilai, Keberhasilan Tersebut Merupakan Hasil Sinergi Yang Baik Antara Pemerintah Daerah, DPRD, Serta Seluruh Pemangku Kepentingan Yang Memiliki Komitmen Membangun Daerah.
Dia Juga Mengingatkan Pemkab, Setiap Catatan, Masukan, Dan Rekomendasi Yang Muncul Selama Proses Pembahasan Ranperda Harus Menjadi Perhatian Serius Pemerintah Daerah.
Seluruh Rekomendasi Evaluatif Tersebut Dinilai Penting Sebagai Dasar Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Dan Tata Kelola Pemerintahan Agar Pelaksanaan APBD Pada Tahun-tahun Mendatang Semakin Efektif, Transparan, Dan Akuntabel.
Fraksi Nasdem Dalam Rapat Itu Juga Secara Resmi Menerima Dan Menyetujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
