dailylutim.id - Anggota DPRD Luwu Timur, Dwi Heryanto, mengingatkan pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan persoalan yang dihadapi warga di lapangan. Karena itu, aspirasi masyarakat harus dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Heri saat monitoring Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di Gedung Serbaguna Kecamatan Tomoni Timur, Senin (19/10/2026).
Kegiatan itu melibatkan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV serta unsur pemerintah Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur.
Aspirasi Warga Jadi Bahan Pembahasan
Heri menjelaskan, monitoring menjadi kesempatan bagi DPRD untuk mendengar langsung usulan dari pemerintah desa, pihak sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi dari kepala sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat akan menjadi bahan untuk kami perjuangkan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Heri.
Ia berharap berbagai masukan tersebut tidak berhenti sebagai usulan dalam pertemuan, tetapi dapat diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan.
Meski demikian, penentuan program tetap harus mempertimbangkan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah.
DPRD Tekankan Koordinasi
Heri juga menilai koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk menyusun prioritas pembangunan secara terarah.
Melalui koordinasi tersebut, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dipetakan dengan lebih jelas sebelum masuk dalam pembahasan anggaran.
Kegiatan monitoring ini turut dihadiri anggota DPRD Luwu Timur, Andi Surono, Sukasman, dan Ambrosius Boroallo.
Hadir pula unsur pemerintah Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur, para kepala unit kerja, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kepala desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Berbagai masukan dari kedua kecamatan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Ranperda APBD Luwu Timur 2027.
Selanjutnya, usulan akan melalui proses pembahasan dan penentuan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah.
