Luwu Timur, Dailylutim.id– DPRD Luwu Timur Meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Mengarahkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. DPRD Menilai Manfaat Anggaran Harus Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat.
Pandangan Itu Mengemuka Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (03/07/2026).
Seluruh Fraksi Menerima Ranperda Tersebut Untuk Dibahas Lebih Lanjut. Namun, Mereka Juga Menyampaikan Sejumlah Catatan Agar Penggunaan APBD Lebih Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat.
Pelayanan Publik Jadi Tolak Ukur
Juru Bicara Fraksi NasDem, Suwati, Menegaskan Tingginya Realisasi Pendapatan Maupun Belanja Daerah Belum Cukup Menjadi Ukuran Keberhasilan Pemerintah.
Menurutnya, APBD Harus Mampu Memperkuat Pelayanan Publik, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Menggerakkan Ekonomi Lokal, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
“Yang Paling Penting Bukan Sekadar Besarnya Serapan Anggaran, Tetapi Bagaimana APBD Mampu Memperkuat Pelayanan Publik, Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Lokal, Dan Kesejahteraan Masyarakat,” Ujarnya.
Senada Dengan Itu, Juru Bicara Fraksi PAN, Nurchalis Azis, Mengatakan Keberhasilan APBD Harus Terlihat Dari Semakin Baiknya Pelayanan Kepada Masyarakat.
Ia Menilai Kepatuhan Administrasi Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangunan.
Anggaran Harus Memberi Manfaat Nyata
Sementara Itu, Juru Bicara Fraksi Golkar, Bangkit Revormansyah, Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Selama 14 Tahun Berturut-turut.
Meski Demikian, Ia Mengingatkan Opini WTP Hanya Menunjukkan Laporan Keuangan Telah Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.
Karena Itu, Pemerintah Tetap Harus Memastikan Setiap Program Dan Anggaran Memberikan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat.
Di Sisi Lain, Fraksi PDI Perjuangan Juga Meminta Pemerintah Memperkuat Pelayanan Publik Serta Pemerataan Pembangunan.
Selain Itu, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) Mendorong Perbaikan Pelaksanaan Program Bantuan Agar Lebih Tepat Sasaran Dan Menjawab Kebutuhan Masyarakat.
Secara Umum, Lima Fraksi DPRD Luwu Timur Sepakat Pengelolaan APBD Harus Semakin Berorientasi Pada Pelayanan Publik. Mereka Berharap Setiap Rupiah Anggaran Mampu Meningkatkan Kualitas Layanan Pemerintah Sekaligus Memperkuat Kesejahteraan Masyarakat.
