Luwu Timur, Dailylutim.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur Mendesak Pemerintah Mengevaluasi Program Yang Belum Berjalan Maksimal Dalam APBD 2026.
Langkah Itu Penting Agar Perubahan APBD Tidak Sekadar Menambah Anggaran, Tetapi Benar-benar Mempercepat Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Harisal, Menyampaikan Tuntutan Tersebut Dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (04/09/2026).
Menurut PDIP, Pemerintah Harus Menjadikan Perubahan APBD 2026 Sebagai Momentum Memperbaiki Pelaksanaan Anggaran Yang Masih Bermasalah.
PDIP Minta Program Lambat Dievaluasi
Arisal Meminta Pemerintah Mengidentifikasi Penyebab Program APBD Pokok 2026 Belum Terlaksana Secara Maksimal.
Pemerintah Juga Diminta Mengevaluasi Hambatan Birokrasi, Kapasitas Teknis OPD, Kualitas Perencanaan, Serta Faktor Ekonomi Dan Sosial.
Setelah Itu, Kegiatan Yang Terkendala Harus Dijadwalkan Ulang Secara Realistis Agar Tidak Menumpuk Pada Akhir Tahun.
PDIP Mengingatkan Penumpukan Pekerjaan Dapat Meningkatkan Risiko Rendahnya Kualitas Pembangunan Dan Penggunaan Anggaran Yang Tidak Efisien.
Karena Itu, Pemerintah Diminta Memprioritaskan Kegiatan Yang Benar-benar Mendesak Dan Memiliki Manfaat Langsung Bagi Masyarakat.
Pengawasan Dan Belanja Harus Diperkuat
PDIP Juga Mendesak Pemerintah Memperkuat Pengendalian Belanja Bersama DPRD Dan Inspektorat.
Pengawasan Tersebut Diperlukan Agar Perubahan Anggaran Tidak Hanya Mengejar Tingkat Serapan.
Sebaliknya, Setiap Penambahan Atau Pergeseran Anggaran Harus Memiliki Alasan Jelas, Urgensi Kuat, Serta Indikator Keberhasilan Yang Terukur.
Menurut Arisal, Pemerintah Harus Menjelaskan Penyebab Setiap Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Atau Perubahan Anggaran.
Dengan Demikian, Perubahan APBD Dapat Menyelesaikan Akar Persoalan, Bukan Sekadar Memindahkan Anggaran Antarprogram.
PDIP Tuntut Anggaran Berdampak Ke Warga
PDIP Menegaskan Pemerintah Harus Mengarahkan Perubahan APBD 2026 Kepada Sektor Yang Paling Membutuhkan.
Anggaran, Kata Arisal, Harus Menghasilkan Perbaikan Pelayanan Publik Dan Pembangunan Yang Bisa Dirasakan Masyarakat.
Karena Itu, Pemerintah Tidak Boleh Menjadikan Serapan Anggaran Sebagai Satu-satunya Ukuran Keberhasilan.
“Anggaran Bukan Hanya Dokumen Keuangan, Tetapi Juga Instrumen Politik Dan Instrumen Manajemen,” Ujarnya.
PDIP Meminta Hasil Evaluasi Pelaksanaan APBD Pokok Menjadi Dasar Dalam Menentukan Perubahan Anggaran 2026.
Dengan Langkah Tersebut, Pemerintah Diharapkan Mampu Mencegah Penumpukan Pekerjaan Sekaligus Memastikan Uang Rakyat Kembali Dalam Bentuk Manfaat Untuk Masyarakat.
